Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Tolitoli: Refleksi atas Penanganan Pelanggaran dalam Pilkada 2024

Rapat evaluasi yang digelar Bawaslu Tolitoli bersama Gakkumdu berhasil mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam penanganan tindak pidana pilkada 2024. Fokus utama adalah peningkatan koordinasi, kapasitas SDM, dan efektivitas mekanisme pelaporan untuk memastikan keadilan dan integritas dalam pemilu mendatang.

Abd. Fattah, anggota Bawaslu Tolitoli, bersama Panwaslu Kecamatan dan Gakkumdu membahas penanganan tindak pidana Pilkada 2024 dalam rapat evaluasi di Hotel Hitra, Sabtu (4/1/2025).

Baolan, Bawaslu Kabupaten Tolitoli - Dalam rangka mengevaluasi penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Tolitoli menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Sabtu (4/1/2025) di Hotel Hitra. Kegiatan ini difokuskan untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan tindak pidana pasca Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024 yang telah selesai dilaksanakan.

Anggota Bawaslu Tolitoli, Abd. Fattah, menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi penting untuk memastikan setiap proses penanganan tindak pidana selama Pilkada berjalan sesuai prosedur dan prinsip keadilan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap penanganan pelanggaran yang terjadi pada Pilkada 2024 dievaluasi dengan baik, sehingga dapat menjadi pembelajaran untuk pemilihan berikutnya,” ujar Abd. Fattah.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian, Koordinator Sekretariat Bawaslu Tolitoli Irpan, serta pimpinan Panwaslu Kecamatan Divisi Penanganan Pelanggaran.

Irpan dalam pemaparannya menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak yang terlibat dalam Gakkumdu. “Kolaborasi yang solid menjadi fondasi utama dalam menangani tindak pidana pemilihan secara profesional dan akuntabel,” katanya.

Sementara itu, perwakilan dari Kepolisian menyoroti pentingnya penguatan mekanisme pelaporan dan percepatan proses penanganan kasus. “Kami akan terus mendukung langkah Bawaslu Tolitoli dalam memastikan pelanggaran ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dalam forum ini, peserta rapat berbagi pengalaman terkait tantangan yang dihadapi selama proses pengawasan dan penanganan tindak pidana pemilu. Beberapa poin penting hasil evaluasi mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem koordinasi, serta penyederhanaan alur pelaporan kasus.

“Dengan evaluasi yang komprehensif ini, kami berharap mekanisme penanganan tindak pidana pemilihan dapat lebih efektif di masa depan,” tutup Abd. Fattah.

Acara ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjaga integritas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada di Kabupaten Tolitoli.

Penulis & Editor : Wahyudin

Foto : Whn