Bawaslu Tolitoli Gelar Diskusi Publik: Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dan Putusan MK Jadi Sorotan

Tolitoli, Bawaslu Kabupaten Tolitoli - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tolitoli menggelar Diskusi Publik bertajuk “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu”, Selasa (26/8/2025) di Hotel Mitra Utama Tolitoli.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur Pemerintah Daerah, pimpinan instansi vertikal, partai politik, organisasi kepemudaan, akademisi, hingga penyelenggara pemilu periode sebelumnya. Tujuan kegiatan ini adalah membuka ruang dialog sekaligus memperkuat strategi pengawasan menghadapi pemilu mendatang.

Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli Fajar Syadik menekankan pentingnya adaptasi pengawasan di tengah dinamika kepemiluan. “Penguatan kelembagaan pengawas pemilu bukan sekadar memperkuat institusi Bawaslu, tetapi juga memastikan adanya sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan kebersamaan, kita bisa menjaga demokrasi tetap berjalan secara transparan, adil, dan berintegritas,” tegasnya saat membuka acara secara resmi.

Salah satu topik utama dalam diskusi adalah pembahasan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang menetapkan pemisahan pelaksanaan Pemilu nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah mulai tahun 2029. Para peserta menilai, kebijakan ini akan membawa dampak signifikan terhadap pola pengawasan, beban kerja penyelenggara, serta potensi kerawanan di tingkat lokal.

Mantan penyelenggara pemilu, Mansur Pondang, turut menyampaikan pandangannya. Ia menilai putusan MK tersebut masih perlu dipertimbangkan kembali. “Menurut saya, sistem yang kemarin sudah baik. Tinggal proses dan pelaksanaannya saja yang ditingkatkan, bukan dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa putusan MK yang memisahkan pelaksanaan pemilu hanya menambah beban anggaran, dan hal itu tidak akan sejalan dengan programnya Presiden yaitu efisiensi. Maka alih-alih memisahkan pelaksanaan Pemilu, lebih baik meningkatkan sistem yang sudah ada, tutupnya.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta memberikan masukan seputar tantangan ke depan, termasuk potensi politik uang, netralitas ASN, serta pentingnya partisipasi publik dalam mencegah pelanggaran Pemilu.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Tolitoli berharap lahirnya rekomendasi strategis yang tidak hanya memperkuat kelembagaan pengawas pemilu, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat.