Pilkada Ditengah Pusaran Covid-19

TOLITOLI, Bawaslu Kabupaten Tolitoli â€“ Pimpinan Bawaslu Kabupaten Tolitoli Rustam Datuamas mengikuti Rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 bersama 270 Kepala Daerah, Ketua Bawaslu dan KPU Provinsi serta Bawaslu dan KPU Kabupaten/Kota se- Indonesia yang di gelar Kemendagri, Jum’at (5/6).

Hadir sebagai pembicara Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menkopolhukam, Mahfud MD, Anggota KPU RI, Pramono Ubaid, Ketua Bawaslu RI, Abhan dan Ketua DKPP RI, Muhammad.

Pilkada serentak tahun 2020 ini sebelumnya ditunda pelaksanaannya dari bulan september menjadi bulan desember 2020. Pemerintah menyikapi wabah covid-19 ini dengan menunda menjadi tanggal 9 desember dan telah ditetapkan secara politis sesuai dengan perppu nomor 2 tahun 2020 yang selanjutnya akan diproses dalam legislasi berikutnya agar menjadi undang-undang. 

Mengingat kembali pos pos anggaran yang telah disepakatai dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pihak penyelenggara harus mengoptimalkan dana hibah dengan kegiatan yg tidak bisa dilaksanakan. Seperti kegiatan seminar, rapat koordinasi, dan pertemuan besar karena akan melanggar physical distancing. Banyak perjalanan dinas yang bisa dihapuskan karena mewabahnya covid-19 ini, dananya dapat dipangkas untuk menambah kebutuhan alat-alat perlindungan sehingga tidak sekedar penambahan saja tetapi rasionalisasi anggaran yang disetujui dalam NPHD. 

Menurut Mahfud MD dikesempatan yang sama, Pilkada akan tetap dilaksanakan dengan beberapa alasan. pertama, kita tidak tahu kapan covid 19 akan berakhir. jika kita akan menggantungkan pelaksanaan pilkada pada berakhirnya covid maka kita tidak tahu pasti kapan pilkada akan dikaksanakan. Kedua, proses ketatanegaraan pemerintahan pusat dan daerah harus berjalan secara definitif. pemerintahan harus tetap berjalan  meski ditengah situasi seperti ini. 

Beberapa ahli berpendapat berbeda namun bersepakat bahwa tidak ada yg mengetahui pasti tentang cara menangani dan kapan covid 19 akan berkahir. sehingga hal itu menjadi sumbangan kepada pemerintah bahwa menyikapi keadaan ini pemerintah mengambil kebijakan kehidupan normal yang baru.

Lanjut Mahfud MD, kita harus sadar bahwa corona itu ada tetapi dengan pengetahuan itu kita harus menyesuaikan diri. Kita harus melakukan penormalan baru dengan protokol kesehatan yg tepat. sehingga pilkada tahun 2020 sesuai keputusan politik tetap akan berjalan. dalam hal ini akan berimplikasi pada anggaran yang bertambah. 

Anggaran daerah yang digunakan untuk Pilkada melalui perjanjian dana hibah diharapkan dapat segera dicairkan. Karena tahapan yang ditunda sebelumnya akan dilaksanakan kembali pada 15 juni 2020, untuk memastikan pilkada pada 9 desember 2020 tetap dilaksanakan dan tidak mundur lagi. 

Dalam rangka pelaksanaan pesta demokrasi ini diharapkan koordinasi secara baik antara penyelenggara bersama TNI dan Polri yang dimaksudkan untuk menjaga kondusifitas masing-masing daerah yang melaksanakan pilkada serentak. 

“Akan ada perubahan dalam model kampanye, proses administrasi maupun mekanisme yang disesuaikan. Dan kadangkala akan ada ketegangan yang harus diselesaikan maka dari itu membutuhkan peran tni polri dan satuan pengamanan di daerah” tambah Mahfud MD.

Pesta demokrasi yang telah disepakati 9 Desember 2020 berimplikasi pada masalah anggaran, perlu adanya perlengkapan untuk perlindungan dari covid-19 bagi petugas penyelenggara dan pengamanan juga bagi pemilih yang hadir pada saat tahapan pemungutan suara. 

“memang diperlukan adanya penambahan peralatan untuk perlindungan dan sosialisasi agar partisipasi pemilih tinggi” lanjutnya. 

Sesuai peraturan perundang-undangan, aggaran pilkada berasal dari APBD. Namun melihat kondisi yang yang ada pemerintah tidak tinggal diam. Penyelenggara bersama pemerintah daerah berkoordinasi untuk restrukturisasi anggaran dengan adanya covid-19. Agar dana dapat digunakan secara optimal sehingga pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan baik.