Launching Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

Tolitoli, Bawaslu Kabupaten Tolitoli â€“ Ditengah mewabahnya Pandemi COVID-19 , Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi membuka kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) melalui media daring . Dalam kegiatan ini turut juga berpartisipasi Satu orang Peserta mewakili Kabupaten Tolitoli dari total 63 peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dari Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah (Senin, 04/05/2020).

Sebelumnya pada tahun 2014 Bawaslu RI melaunching Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu, kemudian program ini berkelanjutan oleh Bawaslu RI di periode 2017-2022 ini dengan mengembangkan menjadi Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Kegiatan SKPP ini sudah dilakukan dengan model konvensional (tatap muka) antara Peserta dan Narasumber. Namun kali ini dimasa pandemi  menyesuaikan dengan himbauan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang maka dilakukan Secara daring (online).

“Harapan Kami dengan metode seperti ini semakin banyak pihak yang terlibat dan semakin cepat informasi bisa kita sampaikan” ungkap Mochammad  Afifudin Anggota Bawaslu RI.
“Sekolah Kader Pengawan Partisipatif ini diharapkan  dapat melahirkan aktor-aktor pengawas partisipatif, menjadi partner Bawaslu dan peserta dapat menambah wawasan tentang kepemiluan” tambahnya

Meskipun dilakukan secara daring, Bawaslu tetap berupaya agar kegiatan pembelajaran Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) tidak ada hambatan dengan mempersiapkan metode pembelajaran dan materi secara baik.
“Kegiatan ini dilakaukan untuk menggalang kekuatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, karena pengawasan pemilu itu bukan hanya milik Bawaslu sebagai lembaga yang secara formal diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Secara substansial pengawasan itu ada ditangan rakyat” Ucap Ratna Dewi Pettalolo Anggota Bawaslu RI saat membuka kegiatan tersebut.

Pemilu dan Pilkada dengan melibatkan masyarakat akan berujung pada dua hal, yang pertama dalam hal sebagai pemilih diharapkan dapat meningkatkan angka pasrtisipasi masyarakat yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, karrna kualitas dari sebuah proses pemilu maupun pilkada ditentukan oleh tingginya angka partisipasi pemilih sehingga diharapkan dapat berkontribusi positif bagi penyelenggaraan demokrasi, stabilitas pemerintahan akan baik.

Kedua, dengan melibatkan masyarakat diharapkan dapat menekan potensi terjadinya politik uang (money politic). Politik uang adalah kejahatan dalam sebuah demokrasi, sehingga dalam penanganannya harus melibatkan pihak-pihak yang selama ini dijadikan objek money politic yaitu Pemilih pemula yang belum menentukan hak pilihnya. Maka dari itu Bawaslu mengajak anak muda berpartisipasi dalam kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dengan harapan proses Demokrasi berjalan semakin baik.