Rasyidi: Penegakan Keadilan Pemilu Hasilkan Pemimpin yang berkualitas

Baolan, Bawaslu Kabupaten Tolitoli – Badan Pengawas Pemilihan Umum harus bertindak keras terhadap penanganan pelanggaran pemilu untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, jangan sampai terjadi kecurangan yang menyebabkan proses demokrasi menjadi rusak.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Rasyidi Bakri dalam forum yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Tolitoli, Kamis (22/12/2022).

Dalam kegiatan yang bertajuk Pemetaan Potensi Pidana Pemilu Tahun 2024, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa tersebut mengungkapkan bahwa salah satu potensi terjadinya Pidana Pemilu yakni adanya praktik politik uang. Untuk itu perlu adanya kecepatan dan ketepatan dalam penanganan yang dilakukan oleh tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

“Praktik politik uang menjadi salah satu potensi pelanggaran pidana yang terjadi. Tiga lembaga ini (Gakkumdu) disatukan karena dalam penyelidikan diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam penanganan, adanya Gakkumdu maka kita bisa bersinergi” jelasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli ajar Syadik dalam sambutannya mengatakan bahwa sejak dini perlu dilakukan penyamaan pemahaman untuk seluruh unsur Gakkumdu sehingga ada antisipasi dini potensi pelanggaran pidana apalagi akan adanya tahapan yang beririsan antara pemilu dan pemilihan.

Giat yang menghadirkan anggota Gakkumdu lainnya yakni Kepolisian Resor Tolitoli, dan Kejaksaan Negeri Tolitoli, serta akademisi, media, dan  lembaga bantuan hukum tersebut diharapkan menjadi momentum dalam pelibatan untuk berdiskusi, menyamakan pemahaman, serta adanya saran dan masukan untuk Tim Gakkumdu Bawaslu Tolitoli.