Bedah Isu Dana Bansos Vs Pilkada
|
Tolitoli, Bawaslu Kabupaten Tolitoli – Ketua bawaslu Kabupaten Tolitoli Fajar Syadik pagi tadi memenuhi undangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Kabupaten Tolitoli dalam program bedah isu bertajuk dana bansos vs pilkada. (Rabu, 1/7/2020)
Turut hadir sebagai pembicara Abdul Rahman Alatas Inspektur Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dan Asep Rahmat Suhanda Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.
Melihat rujukan PKPU 5 Tahun 2020 bahwa tahapan pilkada telah dilanjutkan sejak 15 Juni 2020. Sehingga ini menjadi tugas bawaslu untuk mengawasi setiap tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU.
“terkait dengan dana bansos yang bergulir saat ini, kami Bawaslu Kabupaten Tolitoli bersama Panitia pengawas Kecamatan dan PKD sudah melakukan pengawasan terkait anggaran yang disalahgunakan atau anggaran yang digunakan mengatasnamakan seseorang untuk kepentingannya†ujar Ketua Bawaslu Fajar Syadik
Lanjut Fajar, Sampai saat ini belum ada laporan terkait penyalahgunaan dana bantuan sosial, yang kami dapatkan hanya penyaluran bansos yang tidak merata, namun kami tidak bisa masuk diwilayah itu.
Pihak inspektorat dalam sisi pengawasan baik perencanaan, prosedur, eksekusi, pelaksanaan hingga pelaporannya menyampaikan setiap dana bantuan sosial di validasi sesuai efektifitas penggunaannya dalam real proposal dan real penggunaannya dilapangan, tutur Abdul Rahman Alatas
Sedangkan dari Kacamata Komisi Pemberantasan Korupsi yang sejak awal melakukan pendampingan terkait program percepatan penangana covid-19 sudah mengidentifikasi yang menjadi 4 (empat) titik rawan korupsi yakni dari sisi pengadaan, dari sisi sumber, kegiatan refocusing anggaran dan bantuan sosial. jelas Asep
“KPK sudah melakukan pemetaan kajian mengenai dana bansos vs pilkada ini sejak 10 tahun yang lalu. Kami melihat memang ada dari sisi perencanaan anggaran†Lanjutnya.
Sejalan dengan itu bawaslu kabupaten tolitoli mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan tahapan pilkada serentak ini. †Jika ada bantuan sosial yang di politisasi, segera laporkan†tutup Fajar. (Humas)
