Bawaslu Tolitoli Jalin Silaturahmi dengan Kemenag, Bahas Netralitas ASN dan Pendidikan Pemilih Pemula

Tolitoli, Bawaslu Kabupaten Tolitoli – Dalam upaya memperluas sinergi pengawasan partisipatif serta meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu kepemiluan, Bawaslu Kabupaten Tolitoli melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli, Senin (9/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas sejumlah isu penting, di antaranya pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan untuk didaftarkan sebagai anggota partai politik.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli juga menyampaikan rencana pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif yang menyasar pemilih pemula, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Sebagai langkah untuk mendukung rencana tersebut, Bawaslu Tolitoli mengusulkan adanya kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli menyampaikan bahwa keterlibatan lembaga pendidikan keagamaan menjadi salah satu peluang strategis dalam menanamkan kesadaran demokrasi sejak dini. 

"Kami berharap melalui kerja sama ini, sosialisasi pengawasan partisipatif dapat menjangkau para santri sebagai pemilih pemula, sehingga mereka memiliki pemahaman dan kesadaran untuk turut mengawasi proses demokrasi," ungkapnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli, Jumade, menyambut baik kunjungan dan inisiatif kerja sama yang disampaikan Bawaslu Tolitoli. Ia menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti rencana kerja sama melalui MoU, khususnya dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi di lingkungan pondok pesantren.

Melalui silaturahmi ini, Bawaslu Kabupaten Tolitoli berharap terbangun kolaborasi yang berkelanjutan bersama Kementerian Agama dalam memperluas pendidikan politik, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kepemiluan, serta mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam mengawal demokrasi.